Lumpur Lapindo, Kasus Yang Tak Pernah Terselesaikan

Lumpur panas Lapindo pertama kali menyembur pada tanggal 29 Mei 2006 pada pukul 06.00 WIB di desa Siring, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Titik semburan berada sekitar 100 meter arah barat sumur Banjar Panji 1 milik PT Lapindo. Lumpur panas ini telah menenggelamkan ratusan rumah, fasilitas publik seperti rumah sakit, sekolah, kantor pemerintahan, jalan raya, saluran air, dan rel kerata api mengalami kerusakan, pabrik – pabrik yang memperkerjakan ribuan buruh terhenti aktivitas produksinya, puluhan hektar sawah terendam, ribuan ternak mati dan lebih dari 25.000 jiwa mengungsi.

            Jika kita melihat kebelekang, puluhan masalah telah ditimbulkan oleh kasus Lapindo mulai dari kesimpangsiuran penyebab semburan lumpur, siapa yang harus bertanggung jawab dalam kasus ini, indikasi pelanggaran HAM hingga adanya kepentingan politik dalam proses penyelesaiannya.

            Masalah terebesar dari kasus lumpur lapindo adalah ketidakjelasan penyebab utama semburan lumpur. Menurut sejumlah ahli, semburan lumpur tersebut diakibatkan karena kesalahan dalam proses pengeboran. Namun pihak Lapindo juga memiliki opini tersendiri bahwa semburan lumpur tersebut merupakan akibat dari sesuatu diluar kuasa manusia ( force majeur ), sehingga digolongkan sebagai bencana alam.          Ketidakjelasan penyebab semburan lumpur ini berdampak pada siapa yang harus bertanggung jawab atas kasus ini. Apakah pemerintah, jika ini adalah bencana alam ? atau Lapindo, jika ini adalah bencana teknologi ?

            Apabila kasus ini digolongkan sebagai bancana teknologi, maka PT Lapindo harus bertanggung jawab atas semua kerugian yang ditimbulkan oleh semburan lumpur panas. Namun jika ini merupakan suatu bencana alam, maka negaralah yang menanggung semua kerugian akibat dari bencana alam.

            Penyelesaian kasus lumpur lapindo ini semakin berlarut – larut bahkan telah merambah ranah politik. Semestinya dalam kasus ini, negara tidak perlu menunggu keputusan apakah bencana tersebut disebabkan oleh alam atau kesalahan manusia. Negara seharusnya bertindak cepat dengan mengambil kebijakan yang akurat, mengatasi akibat dari lumpur panas, dan memeberi ganti rugi bagi korban.

            Memang dalam penanganan kasus ini, negara telah mengeluarkan Peraturan Prseiden No.14/2007. Namun Perpres ini bukanlah sebuah kebijakan yang akurat dan bahkan malah menimbulkan masalah baru. Dalam penyelesaian kasus lapindo, terlihat sekali Presiden SBYgagal menerapkan keseimbangan trimatra yang dikampanyekannya dulu, yaitu civil society, market dan negara. Nyatanya SBY lebih berpihak kepada market yang dalam hal ini adalah PT Lapindo Brantas. Ini terlihat ketika SBY mengalokasikan dana sebesar Rp700 M untuk kepentingan PT Lapindo, ditengah pemotongan anggaran disetiap departemen.

            Dalam menghadapi masalah lumpur lapindo, terlihat pemerintahan SBY sangat lemah dan tidak mampu menanganinya dengan baik. Belum lagi masalah adanya indikasi pelanggaran HAM dalam kasus ini. Tim investigasi ke-3 yang bekerja sejak April 2008 telah melakukan investigasi yang menghasilkan sebuah keputusan bahwa telah terjadi pelanggaran HAM dalam bencana lumpue lapindo. Setidaknya ada lima belas hak yang dilanggar yaitu, hak hidup, hak atas rasa aman, hak atas informasi, hak atas pengembangan diri, hak atas perumahan, hak pangan, hak atas kesehatan, hak atas pekerjaan, hak atas pendidikan, hak untuk berkeluarga, hak atas kesejahteraan, hak atas jaminan sosial, hak atas pengungsi dan hak kelompok renta.

            Rentetan masalah yang tak kunjung selesai ini menjadikan negara kita terlihat lemah dalam menyelesaikan permasalahan dalam negeri. Pemerintah yang lamban dan tidak adanya ketegasan, keyakinan dan keberanian dari pemimpin bangsa ini untuk mengambil suatu kebijakan. Saat ini, setelah lima tahun sejak bencana itu terjadi, sudah saatnya pemerintah secara tegas meminta pertanggungjawaban dari Lapindo. Sudah saatnya semua hak – hak korban dipenuhi agar mereka dapat hidup selayaknya warga negara yang lain. Berharap kasus lumpur panas lapindo ini memiliki secercah cahaya penyelesaian, tak hanya bagi para korban tetapi juga bagi segenap bangsa ini. Semoga…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s